BANJIR LAGI-BANJIR LAGI

BANJIR BENCANA, ATAU COBAAN?

Diingat atau tidak, setiap pergantian presiden pastilah bencana hebat yang seakan tiada pernah terhenti, dan pemerintahpun tidak memiliki daya yang dapat mengantisipasi ketentuan yang tiap tahun rutin terjadi di bumi Indonesia tercinta. Entah apa yang menjadi masalah seakan-akan bencana tak berkesudahan.

Sayapun merasa prihatin mengapa sampai saat ini kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, bahkan kota-kota yang dulu nyaris tak terkena bencana banjir sekarang menjadi berita utama di koran maupun televisi. Padahal tidak sedikit upaya yang dilakukan dengan menghabiskan milyaran rupiah untuk sekedar menghindari banjir, yang bahkan terjadi pada saat musim kemarau.

Mungkinkah ini sekedar bencana? Ataukah lebih tepat ini disebut cobaan? Jika dikata cobaan juga tidak pantas, karena penyebabnya adalah manusia itu sendiri, semasa kita masih duduk di bangku SD pun tahu, bahwa menebang hutan bisa mengakibatkan hutan gundul, longsor dan terjadi banjir.

PERTANIAN BUKAN PRIORITAS

BERAS MAHAL, APA SALAH PETANI?

Kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian hingga kini masih belum mendukung sektor pertanian. Selama tahun 2007 banyak kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak mendukung pembangunan di sektor pertanian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2007 di Jakarta.

Menurut Henry, hingga November 2007 porsi investasi asing di Indonesia mencapai 74 % yang diwakili 200 perusahaan transnasional. "Fenomena tersebut bisa membahayakan sektor pertanian karena produksi maupun ekspor hasil pertanian sesungguhnya dimiliki asing khususnya sektor perkebunan kelapa sawit", katanya.

Beberapa hal yang belum berpihak pada petani, misalnya keputusan menaikkan impor beras dari 840 ribu ton pada 2006 jadi 1,5 juta ton tahun 2007. Begitu juga untuk komoditas kedelai mengalami kenaikkan dari 1,2 juta ton pada 2006 jadi 1,5 juta ton tahun 2007. Bahkan pada penghujung 2007 pemerintah menurunkan bea masuk impor beras dari Rp. 550/kg jadi Rp. 450/kg untuk memudahkan impor beras.